www.tirastimes.com
Selasa, 14 08 2018
 
"LAMR dalam Minda Saya"
Senin, 09-04-2018 - 19:41:49 WIB

TERKAIT:
 
  • "LAMR dalam Minda Saya"
  •  

    Oleh sulong a’dzam shuhuf

    hamba hanya musafir lata
    tiada berumah tiada bertahta
    sekadar minda dan pena semata
    tempat beta pulangkan kata

    Percikan pemikiran untuk membuat tulisan semacam ini mulai kuat muncul 
    saat Penulis mendapatkan kesempatan berbincang-bincang dengan dua peneraju
    LAMR waktu itu, saat menyerahkan buku planologi Menuju Metropolis. Yaitu Datuk 
    Al-Azhar, dan kemudian allaharyam Tenas Effendy secara terpisah, di Balai Adat 
    Melayu Riau (lihat jejaknya dalam “Jerebu Riau”, Riau Pos 27 April 2014). Beberapa 
    kejadian belakangan, terutama yang berkaitan dengan LAMR dan kondisi (ke-Melayu-
    an) Riau terkini, kemudian memantik pemikiran itu kembali. Kita pernah mendengar 
    misalnya “pertelagahan” LAMR dan Gubernur soal festival lampion, suara “miring” 
    tentang penabalan gelar datuk kepada Ustad Abdul Somad (lihat “Tak Lazim Ulama 
    Diberi Gelar Datok”, www.detikepri.com 20 Februari 2018), peristiwa rumah adat 
    Batak di Mandau, hingga ke soal muatan lokal dalam pendidikan di Riau. Sementara 
    peristiwa-peristiwa yang tidak secara langsung berhubungan dengan LAMR seperti 
    masalah harga BBM di Riau yang ternyata paling mahal se-Indonesia (bahkan mungkin 
    se-ASEAN, sementara Yang Mulia Presiden konon menggadang-gadang BBM satu 
    harga se-Indonesia), peristiwa Pilkada GubRi yang mungkin akan rawan, hingga 
    masalah RAPP (masih ingat peristiwa RAPP “vs” Menteri LH?, dan yang terbaru 
    sehubungan dengan rencana akan masuknya ribuan TKA dari Cina).

    Penulis sadar tidak memiliki otoritas untuk membahas LAMR (Lembaga Adat 
    Melayu Riau, dalam konteks tulisan ini juga termasuk LAM kabupaten/kota). Penulis 
    bukan anggota LAMR, tidak bergelar datuk, juga tidak memiliki otoritas akademik 
    yang berhubungan dengan itu, bukan pula kepala suku/masyarakat adat, bahkan 
    nyaris tidak paham sama sekali soal adat-istiadat. Namun karena kecintaan Penulis 
    pada [kebudayaan] Melayu dan meyakini diri bernasab Melayu, izinkanlah Penulis 
    menyelesaikan tulisan ini, sekadar menyampaikan apa yang ada di dalam minda 
    semata, dengan harapan akan berguna adanya. Karena itu, dalam menulis ini, Penulis 
    tidak mencoba mencari-cari referensi apa pun yang berhubungan dengan LAMR selain 
    yang telah ada di dalam ingatan semata, tidak juga mencoba mencari dari informasi 
    tatap muka, apalagi yang bersifat akademik. Penulis pun juga tidak mencoba mencari 
    tentang bagaimana dengan lembaga-lembaga adat di provinsi lain, semisal Aceh, 
    SumBar, KepRi, Jogja, atau bahkan Papua dengan tujuan perbandingan misalnya. 
    Karena maksud dari tulisan ini hanyalah semata untuk menyampaikan minda dan 
    gagasan Penulis tentang kira-kira bagaimana seharusnya LAMR yang “ideal”.

    LAMR yang Omniseksual?

    Tulisan/berita di detikepri itu memang terus terang menjadi pemantik paling 
    nyaring hingga timbulnya tulisan ini, karena membuat Penulis merenungkan kembali 
    LAMR yang Penulis pahami selama ini. Namun, jangan disalah-artikan bahwa Penulis 
    tidak suka dengan UAS atau dengan penganugerahan itu – jauh sama sekali. Penulis 
    bahkan kagum dan bangga pada Beliau.

    Apa yang Penulis pahami, LAMR adalah sebuah lembaga adat, yang dalam hal 
    ini berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan Melayu [Riau]. Namun, dalam 
    sehari-hari sesungguhnya kita dapat menemukan fenomena-fenomena yang “unik”, 
    atau bahkan saling kontradiksi; yang belakangan memaksa Penulis berkesimpulan 
    bahwa LAMR adalah sebuah entitas yang omniseksual, atau berjenis kelamin banyak 
    (kalau bukan segala).

    Kenapa Penulis berkesimpulan demikian? Apa yang dapat Penulis lihat adalah 
    semisal dari pemberian anugerah atau gelar. Konsepsi umum mengajarkan bahwa 
    sebuah badan/lembaga berkenan memberikan anugerah atau gelar pada seseorang 
    atau suatu badan adalah karena orang/badan itu telah memberikan kontribusi yang 
    berharga (luar biasa) kepada badan/lembaga pemberi gelar/anugerah itu, atau kepada 
    bidang yang menjadi perhatian badan/lembaga pemberi gelar/anugerah itu. Karena 
    itu, sebuah fakultas kedokteran mustahil akan memberikan gelar doktor ilmu budaya 
    pada seseorang, meskipun sekadar doctor honoris causa. Atau Yayasan Sagang misalnya memberikan anugerah pada seorang seniman/budayawan yang tak pernah menelurkan apa pun karya di bidang itu. Pemberian gelar/anugerah “lintas seksual” inilah yang di antaranya memintaskan pikiran soal omniseksual itu.
    Di samping itu dapat dipahami bahwa mungkin ada beberapa “jenis” 
    gelar/anugerah, semisal gelar yang “melekat” pada jabatan tertentu di luar struktur 
    adat, seperti gubernur misalnya – untuk alasan tertentu. Tetapi ini pun tentu saja tidak 
    asal melekat, atau dilekat-lekatkan. Karena dapat menimbulkan “inflasi” pada gelar itu 
    sendiri, atau bahkan pada lembaga/badan pemberi gelar/anugerah. Atau, salah-salah 
    lekat dapat mencelat.

    Namun setelah Penulis pikir-pikir lagi, akhirnya Penulis dapat (terpaksa) 
    memahami keadaan yang terjadi sekarang. Dengan kedudukan dan posisinya saat ini, 
    LAMR mungkin memang terpaksa harus bersifat omniseksual – dalam konteks ke-
    Melayu-an kita saat ini.

    LAMR dan Masyarakat [Melayu] Riau 

    Penulis pikir semua orang Melayu sadar sesungguhnya ada banyak sekali 
    problem yang tengah dihadapi masyarakat Melayu [Riau] masa kini, baik disadari
    maupun tidak, baik diakui maupun tidak – dan itu semua jelas tak muat untuk ditulis 
    dalam opini yang ringkas ini. Penulis hanya akan mengambil beberapa yang memiliki 
    konteks hubungan langsung.

    Dengan semua problematika itu, di manakah posisi LAMR? Apakah masyarakat 
    Melayu [Riau] sudah merasakan kehadirannya?
    Masalahnya LAMR sendiri menurut Penulis sesungguhnya tengah menanggung 
    beberapa problema. Mulai dari “sistem” perekrutan anggota LAMR, hingga posisi 
    LAMR di tengah pemerintahan dan masyarakat. Orang-orang yang menjadi anggota 
    LAMR, sebagai sebuah lembaga adat, [dalam konteks yang ketat] seyogyanya adalah 
    “orang-orang adat” atau sekurang-kurangnya orang-orang yang memahami dan 
    bergelut dalam dunia adat-istiadat – sebagaimana seharusnya. Pada kenyataannya kita 
    melihat yang banyak justru berasal dari orang-orang pemerintahan, yang jangankan 
    memahami persoalan adat-istiadat, dalam kehidupan sehari-hari pun mungkin ada di 
    antara mereka bahkan justru menggunakan bahasa daerah lain. 

    Di mana orang-orang 
    adat sendiri, yang sesungguhnya merekalah yang memiliki wilayah ini? Para batin
    (atau nama lainnya), kepala suku/masyarakat adat, atau sekurang-kurangnya orang 
    yang ahli tentang budaya/adat-istiadat? Apakah mereka sudah terakomodir? Selain 
    orang-orang pemerintahan, kita juga dapat melihat mereka yang berasal dari dunia 
    usaha, profesi, ilmuwan, ulama, bahkan politik praktis; tidak soal kalau mereka juga menyandang posisi adat – tapi sepengetahuan Penulis sepertinya kita tidak akan 
    menemukan itu. Keadaan ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak LAMR didirikan, 
    dan terus berlanjut hingga sekarang, tanpa ada koreksi yang elementer.
    Posisi LAMR terhadap pemerintahan [Riau], oleh karena dibentuk melalui 
    PerDa, maka mau tak mau ia adalah sub-ordinat PemDa. 

    Keadaan inilah yang mungkin membuat LAMR sering berperilaku ambivalen bila berhadapan dengan PemDa, 
    khususnya gubernur. Meskipun ia dikatakan sebagai mitra, tetapi mitra yang sub-
    ordinat. Keadaan yang harus diterima LAMR, karena ia memerlukan azas legalitas [dan 
    mungkin biaya operasional]. Kita dapat memahami saat LAMR didirikan hampir 
    setengah abad yang lalu. Kondisinya, situasinya, dan pola pikir masa itu. Tetapi 
    sekarang adalah zaman yang berbeda, jauh berbeda, bahkan di milenium yang berbeda. 
    Harusnya LAMR juga berubah mengikuti zaman. LAMR harusnya dapat menjadi mitra 
    yang benar-benar sejajar, atau bahkan bila perlu “di atas” PemDa. Kearifan lokal 
    Melayu adalah landasan yang dapat (harus) kembali dijadikan pedoman, termasuk 
    dalam bidang pemerintahan.

    Dalam konteks kemasyarakatan, menyedihkannya [setidak-tidaknya itu yang 
    Penulis persepsikan hingga saat ini] LAMR nyaris tidak menghasilkan sesuatu yang 
    berdaya-guna bagi masyarakat Melayu [Riau]. Terhadap suatu masalah yang dihadapi 
    oleh masyarakat, Penulis menangkap kesan LAMR hanya sekadar mampu berteriak 
    (lihat kembali “Jerebu Riau”, atau “Robohnya Marwah Kami [?]” di Riau Pos 02 
    November 2014), jauh dari mengaum, apalagi mengamuk. Itulah, karena LAMR sub-
    ordinat, tak ada daya [meski pun pasti ada upaya].

    Untuk hal-hal lain yang mustahak bagi masyarakat Melayu [Riau] pun LAMR 
    juga tertatih-tatih. Hal muatan lokal dalam bidang pendidikan, contohnya. Atau soal 
    RUTR, tanah adat/kaum/ulayat, perusakan/pencemaran lingkungan hidup, kanun 
    hukum adat, dan juga Kamus Besar Bahasa Melayu; misalnya. Memang, kalau ditilik 
    dari sejarah berdirinya lembaga-lembaga adat di Indonesia, memang lebih ditujukan 
    sekadar untuk mengakomodir persoalan adat-istiadat dan masyarakat adat dalam 
    pemerintahan. Namun seperti Penulis katakan tadi, zaman sekarang sudah jauh sekali 
    berubah; karena itu [Melayu] Riau juga harus berubah, kalau tidak ingin tergilas 
    zaman. Persoalannya, mampukah kita melakukan perubahan?

    Majelis Permusyawaratan Agung

    Dalam beberapa tahun belakangan ini Penulis memiliki gagasan dan 
    menginiasiasi untuk dapat diwujudkannya Daerah Riau (Provinsi Riau dan Kepulauan Riau) sebagai Daerah Istimewa, yang Penulis usulkan bernama resmi Daerah Istimewa 
    Negeri Riau Darussalam. Dalam bentuk tulisan, Penulis awali dengan sebuah opini 
    berjudul “UU Daerah Istimewa Riau” di Riau Pos 28 Januari 2016, yang kemudian 
    disambung dengan beberapa tulisan lainnya.
    Salah satu yang terpenting dalam gagasan itu adalah dibentuknya sebuah 
    lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Agung, sebagaimana dapat dilihat dalam 
    (konsep) RUU Daerah Istimewa Negeri Riau Darussalam (versi pdf dapat diunduh dari 
    laman fb Negeri Riau Darussalam). Lembaga ini dalam bayangan Penulis setidaknya 
    merepresentasikan dua hal: pertama merepresentasikan semacam MPR-nya Riau, dan 
    kedua merepresentasikan kearifan budaya Melayu dalam konteks pemerintahan/tata-
    kelola negara. 

    Tradisi struktur kekuasaan dalam pemerintahan-pemerintahan Melayu sejak 
    ratusan tahun yang lalu mengenal konsep tiga tungku sepenjerangan, dan tali berpilin 
    tiga (atau dalam berbagai versi/varian). Metafora itu adalah untuk mewakili tiga 
    lembaga/institusi/entitas yaitu: alim-ulama, cerdik-pandai, dan kaum adat; sementara 
    landasan hukumnya adalah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.
    Kearifan masyarakat Melayu sudah menemukan bahwa kekuasaan tidak boleh 
    diserahkan seluruhnya hanya pada satu orang saja karena dia dapat menjadi buas tak 
    terkendali, tetapi juga tidak dapat diberikan kepada orang banyak semata karena setiap 
    orang memiliki preferensi yang berbeda sehingga apabila dibiarkan dapat terjadi 
    kekacauan. Raja atau sultan yang memerintah (sebagai eksekutif dalam konsep Barat) 
    dibimbing dan diawasi oleh tiga tungku tadi (orang-orang yang memiliki ilmu dan 
    pengetahuan serta kebijaksanaan yang melebihi masyarakat awam). Karena itulah 
    dalam sejarahnya kerajaan/kesultanan Melayu kita hampir selalu dapat menemukan 
    berita-berita atau cerita-cerita tentang masyarakatnya yang makmur dan 
    raja/sultannya yang adil.

    Maka Majelis Permusyawaratan Agung adalah lembaga yang anggotanya 
    mewakili para alim-ulama, cerdik-pandai, dan kaum adat itu. Namun sebelum itu 
    semua terwujud, tentu terlebih dahulu harus diwujudkan Daerah Istimewa Negeri Riau 
    Darussalam itu. Setelah itu LAMR [dan LAM KepRi) bersama-sama “persebatian 
    ulama” dan “persebatian cendekiawan” akan bermatamorfosis menjadi Majelis 
    Permusyawaratan Agung.
    Insya-Allah.

    hamba hanya musafir lata
    kembara minda merata-rata
    bila tersalah laku dan kata
    mohonkan ampun maafkan beta

    hamba hanya musafir lata
    tiada berilmu tiada berharta
    salah dan lemah belaka beta
    seluruh kebenaran dan kebaikan milik Allah semata.



     
    Berita Lainnya :
  • "LAMR dalam Minda Saya"
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Dikukuhkan Tak Lama Lagi
    Pengurus ‘Satupena’ Diumumkan, Banyak Tokoh Ternama
    2 506 Pegawai Pensiun, Pemprov Riau akan Terima 375 CPNS
    3 Bulan Puasa Semua Aktivitas ASN Berjalan Lancar
    4 Sepuluh Sastrawan ‘Napak Tilas’ Melayu Champa Sepekan di Vietnam
    5 Menguak Motif di Balik Tewasnya Pegawai BNN di Bogor
    6 PT RAPP Gelar Buka Bersama Para Stakeholder.
    PT RAPP Harus Memberi Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan
    7 Polantas Berikan E-Tilang
    Puluhan Kendaraan Terjaring Razia
    8 Kampar Siap Dukung Bupati Siak Membangun Riau Lebih Maju
    9 Sosok Rektor UIR periode 2017-2021
    Prof. Syafrinaldi, Pribadi Bersahaja yang Mengukir Banyak Prestasi
    10 Mengapa Muslim Rohingya Dibantai Militer Myanmar? Ini Akar Persoalannya.
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opinion | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2017 www.tirastimes.com | LUGAS, TUNTAS..TAS..TAS, All Rights Reserved