www.tirastimes.com
Senin, 24 09 2018
 
Oleh Fakhrunnas MA Jabbar
Merebut Suara Umat Islam pada Pilpres 2019
Minggu, 24-06-2018 - 07:00:29 WIB
Fakhrunnas MA Jabbar
TERKAIT:
 
  • Merebut Suara Umat Islam pada Pilpres 2019
  •  

    SEMUA orang tahu, Indonesia itu negara dengan  penduduk muslim terbesar di dunia. Sejak dulu, toleransi umat beragama baik inter atau intra hampir tak  ada masalah. Pengorbanan umat Islam dalam dunia politik sudah terbukti dan tercatat dalam sejarah. Salah satu yang tak akan terlupakan ketika kerelaan penghapusan tujuh kata pada sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Piagam Jakarta. Selama ini umat Islam cukup bertoleransi mengakomodasi pihak-pihak  non-Islam secara politik, sosial budaya dan lain-lain.

    Maaf, situasinya akan berbeda dengan nasib umat Islam yang minoritas di negara-negara mayoritas non-Islam. Sila bandingkan saja,  umumnya di negara yang umat  Islamnya minoritas, lihatlah nasib umat Islam  yang begitu  tertekan dan terjepit oleh pihak penguasa. Umat Islam perempuan  tidak dibolehkan memakai jilbab ke sekolah atau ke tempat kerja. Dilarang berpuasa pada bulan suci ramadan. Suara azan atau dakwah Islam tidak boleh memancar lewat speaker. Dan perlakuan diskriminatif lainnya.

    Tapi di Indonesia, umat non-Islam diperlakukan secara baik dan sederajat. Meskipun persentase jumlahnya sangat sedikit.   Situasi begitu  sudah berlangsung sejak dulu dan turun temurun dalam lintasan sejarah yang panjang. Memang begitulah Islam mengajarkan sikap toleransi yang luar biasa.

    Hal ini pernah diperlihatkan Rasulullah SAW saat menaklukkan kota Makkah. Tak ada pemaksaan atau tindakan semena2 bagi kaum kafir Quraisy dan umat lain yang tidak seiman. Laa iqrohaa fiddin (Tak ada paksaan dlm memeluk agama).

    Lantas, kenapa pada rezim sekarang masalah-masalah yang berkaitan dengan  hubungan antar umat beragama atau gesekan-gesekan antar umat beragama  tiba-tiba mencuat ke permukaan? Tampaknya tendensi  politik yang lebih  bersifat pragmatis menjadi  penyebab utamanya. Apa dan bagaimana  relevansinya?

    Untuk memenangkan sebuah kontestasi politik seperti Pemilu, Pilkada atau Pilpres tentu diperlukan dukungan suara rakyat. Mengingat mayoritas negeri ini atau sekitar 85 persen penduduknya   adalah umat Islam maka semua pihak  yang  berkepentingan berupaya mengambil simpati terhadap kekuatan mayoritas ini. Namun, dalam ajaran Islam seperti disebut di dalam kitab suci Al Quran surat Almaidah atat 51: "Pilihlah pemimpin dari golongan kamu (golongan Islam."  Ayat inilah yang membikin calon pemimpin dan  pendukung yang non-Islam merasa khawatir. Ini terbukti pada kasus Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok saat berhadapan dengan  Anis Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta. Ahok pun  keseleo lidah (slip of the tounge) dan dipidana karena terbukti melakukan penistaan agama.

    Kelompok-kelompok non-Islam bersama nasionalis dan secara diam-diam diikuti oleh kebangkitan komunisme baru yang berada satu barisan kini secara frontal berhadapan dengan kelompok Islam yang memang mayoritas di negeri ini. Tiba-tiba kekuatan mayoritas umat Islam digembar-gemborkan  yang harus ditakuti dan  diwaspadai. Sikap 'Islamophia' atau phobi terhadap Islam secara global sampai regional dan masing-masing negara begitu mencuat ke permukaan.

    Situasi ini tetap saja disikapi oleh kekuatan umat Islam dengan tenang san damai karena menjunjung tinggi asas toleransi antarumat beragama. Kalangan ulama dan tokoh Islam gabya berusaha   menstimulasi  kebangkitan Islam dengan merapatkan barisan. Sikap ini terasa sangat mengental  menjelang  Pilkada DKI Jakarta yang belum lama berlalu.  Gerakan menantang Ahok yang waktu itu begitu perkasa secara elektabilitas  karena didukung dana yang kuat benar-benar berlangsung massif dan sporadis. Gerakan umat Islam dalam menyatukan sikap dan semangat menghadapi dukungan pada Ahok diperlihatkan mulai  Gerakan 411 hingga Gerakan 212.

    Dalam apel akbar umat Islam yang dipysatkan di ibukota DKI Jakarta itu bebar-benar menujukkan 'kemarahan' umat Islam yang merasa ditekan dengan segala cara.   Puncaknya  pada peristiwa Gerakan 212  yang berhasil menghimpun sekitar 7 juta umat Islam dari berbagai kota Indonesia di lapangan Monas yang dikomandoi oleh Pendiri FPI, Habib  Riezieq. Sikap pemerintah berkuasa yang ditengarai lebih mengakomodasi pihak-pihak non-Islam menjadi salah satu faktor pemicu semakin bersatu dan bangkitnya kekuatan umat Islam.

    Situasi ini  benar-benar membuat posisi Presiden Jokowi sangat dilematis waktu itu. Boleh jadi situasi tersebut kurang diperhitungkan oleh orang-orang dekat  Jokowi yang selalu memompakan semangat nasionalisme, rasa persatuan dan NKRI.

    Pada detik-detik terakhir apel akbar Gerakan 212 itu, akhirnya Presiden Jokowi terpaksa hadir di tengah-tengah jutaan massa Islam itu. Di luar dugaan, Jokowi pun   duduk berdampingan dengan tokoh pemersatu umat Islam,  Dr.  Habib Riezieq. Dari peristiwa ini, semua orang jadi tahu dengan kasat mata, betapa keberadaan Riezieq benar-benar menjadi tokoh sentral dan pemersatu umat Islam Indonesia.

    Akibatnya, dalam Pilkada DKI Jakarta tersebut,  Ahok pun dapat dikalahkan dengan telak.  Padahal sebelumnya, pamor Ahok begitu kuat seolah-olah tak terkalahkan.  Kemenangan Anis-Sandi yang ditopang oleh kekuatan Islam tadi tentu sangat dikhawatirkan  berdampak pada Pilpres 2019. Tentu saja, pihak petahana yang bertekad maju dan memenangkan   kontestasi Pilpres untuk periode kedua, benar-benar berjuang mati-matian (all out) untuk memenangkan kontestasi nanti. Meski sudah didukung oleh sejumlah  parpol yakni PDIP, Nasdem, Partai Golkar, Hanura, PPP sebagai kekuatan politik dengan dukungan hampir dua pertiga kursi parlemen, namun upaya untuk mengambil simpati umat Islam terus saja dilakukan. Saat ini upaya mendapatkan dukungan dari dua parpol Islam yakni PKB dan PAN pun terus digelorakan dengan segala cara.

    Namun di sisi lain, tak bisa dipungkiri, publik merasakan bagaimana  rezim ini berupaya keras merebut simpati umat Islam agar mendapat dukungan pada Pilpres 2019 mendatang. Kekuatan umat  Islam secara politis  seolah-olah menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai bila dukungan mereka jatuhbpada lawan politik Jokowi.

    Di sisi lain, realitas politik yang dihadapi tokoh dan umat Islam negeri ini dari waktu ke waktu dirasakan kurang menguntungkan.  Entah bagaimana semakin banyak bermunculan kasus-kasus yang menimpa yang banyak ulama atau muballigh menghadapi tekanan dengan berbagai cara. Apa yg disebut 'kriminalisasi' terhadap ulama dirasakan secara kasat mata. Sejumlah tokoh Islam yang 'vokal' seperti Habib Riezieq yang begitu dominan menjadi tokoh pemersatu umat Islam dan dikesankan berseberangan dengan rezim berkuasa tiba-tiba dipidana dalam kasus pornografi dan melanggar UU ITE yang terkesan dicari-cari yang  sebenarnya tak jelas juntrungannya. Habib dijadikan tersangka. Tentu Habib dan pendukungnya tak terima perlakuan ketidakadilan ini sehingga Habib pun 'melarikan diri' ke Tanah Suci Makkah. Hebatnya Habib disambut dengan baik sebagai tamu mulia oleh penguasa Arab Saudi. Berbulan-bulan lamanya Habib nyaman berada di negeri orang dan tetap mendapat perlakuan baik di sana. Terakhir, pihak kepolisian mengeluarkan SP3 atas kasus pidana pornografi iru. Namun pada saat yang berdekatan, kepolisian juga menerbitkan SP3 bagi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh putri Sukarno, Sukmawati yang menulis dan membacakan puisi yang cenderung menyudutkan cadar, hijab, azan dan syariat Islam lainnya.

    Sejalan dengan itu pula, 'pemidanaan'  terhadap tokoh dan pembela umat Islam semakin merebak. Ustadz Alfian Tanjung yang gencar menyuarakan munculnya gerakan komunisme baru atau bangkitnya PKI baru secara diam-diam bahkan menengarai salah satu  parpol pendukung pemerintah  banyak didukung tokoh yang berpigak pada kebangkitan komunis baru langsung dipidana dengan jeratan hukum fitnah atau menjatuhkan nama baik.

    Begitu pula, pemidanaan terhadap aktivis medsos yang banyak membela Islam yakni Jonru Ginting   dinilai sebagai penyebar hoax dan fitnah sehingga dijadikan tersangka dan ditahan. Musisi Ahmad Dhani dijerat pula dengan kasus ujaran kebencian dan melanggar UU ITE yang terus diproses secara hukum. Sejumlah ulama juga disebut-sebut dalam incaran aparat keamanan di antaranya KH. Tengku Zulkarnain, KH. Bachtiar Nasir, Gus Mus dan sebagainya. Bahkan muballigh kondang asal Tanah Melayu Riau, Ustadz Abdul Somad yang fenomenal digaungkan dengan tuduhan anti-NKRI oleh kelompok-kelompok non-Islam.

    Kemudian belasan ulama dan penggiat Islam menghadapi perlakuan 'dihajar' para orang gila dan sakit jiwa saat berada di dalam masjid dan mushalla. Banyak diantaranya yang cedera dan terluka. Tapi dampaknya yang paling terasa adalah 'psywar' atau perang kejiwaan yang diarahkan  bisa membungkam tokoh Islam untuk menyuarakan kebenaran.

    Sejalan dengan itu, gerakan umat Islam yang berbasis di masjid dan pesantren yang tak terhentikan (unstoppable) coba digoyahkan dengan tuduhan-tuduhan melakukan gerakan radikalisme, intolerans atau mengarah pada terorisme yang memudahkan aparat keamanan untuk melakukan pembungkaman. Pengesahaan UU Anti-Terorisme yang berlangsung lama tentu saja  semakin mempersulit kegiatan Islam. Apalagi, gerakan HTI yang sempat meluas yang berbasis di kampus-kampus dinyatakan berbahaya dan ingin mendirikan pemerintahan berbasis 'khilafah' secara hukum dinyatakan terlarang dan dibubarkan.

    Di siai lain, umat Islam merasakan 'ketidakadilan' pihak  aparat hukum dan keamanan karena sejumlah kasus yang bernilai ujaran kebencian yang dilakukan pihak-pihak yang berseberangan dengan Islam yang dilaporkan ternyata kurang direspons sebagaimana diharapkan.

    Sebutlah kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh politisi Nasdem, Laiskodat di NTT dan Gubernur Kalbar, Cornelius yang terang-terangan mengatakan Melayu dan Islam lebih berbahaya menjajah suku Dayak, terasa lamban diproses. Penolajan secara demonstratif oleh suatu kelompok kecil di Bali terhadap dakwah UAS menjadi bukti bagaimana upaya- upaya penekanan itu terus saja berlangsubg. Situasi inilah yang umat Islam bereaksi keras dan meminta aparat keamanan agar memprosesnya secara hukum.

    Seperti diungkap politisi Gerindra, Fadli Zon dalam sebuah acara talk show di televisi swasta, pengaduan-pengaduan yang dilakukan para aktivis ormas Islam tak serta merta diproses pihak polri. Sebaliknya proses hukum  terhadap aktivitas sejumlah tokoh Islam atau pembela Islam terasa kian gencar. Kasus terbanyak berkaitan dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian (hate speech) yang memungkinkan mereka dijadikan tersangka. Selanjutnya diproses secara hukum dengan cepat.

    Tapi umat Islam di negeri ini tetap saja melakukan gerakan menegakkan kebenaran tanpa merasa terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang luar biasa.

    Di sisi lain, pihak non-Islam dan nasionalis semakin gencar menyuarakan persatuan Indonesia dengan mengedepankan kebhinnekaan dan Pancasila. Muncullah gerakakan yang menggunakan jargon: 'Saya Pancasila' dan 'Saya NKRI' dan sejenisnya yang terkesan diarahkan pada kekuatan Islam yang semakin solid. Sasarannya nyata sekali ditujukan pada umat Islam.

    Suara umat Islam yang mayoritas benar-benar jadi incaran untuk memenangkan Pilpres 2019. Jangan heran bila pihak-pihak yang berkepentingan semakin gencar berkunjung ke banyak  pondok pesantren dan ulama. Termasuk mengundang ulama, da'i dan tokoh Islam ke tempat-tempat pusat kekuasaan.

    Tentu saja, mayoritas umat Islam tak akan gegabah dalam menentukan sikap dalam memenangkan Pilpres 2019 nanti.***

    Penulis adalah budayawan, dosen UIR, mahasiswa S3 Komunikasi Politik  pada Universiti Selangor, Malaysia.



     
    Berita Lainnya :
  • Merebut Suara Umat Islam pada Pilpres 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Dikukuhkan Tak Lama Lagi
    Pengurus ‘Satupena’ Diumumkan, Banyak Tokoh Ternama
    2 Pemko Pekanbaru Usulkan 182 Keluarga Miskin Terima Bantuan Pusat
    3 506 Pegawai Pensiun, Pemprov Riau akan Terima 375 CPNS
    4 Bulan Puasa Semua Aktivitas ASN Berjalan Lancar
    5 Sepuluh Sastrawan ‘Napak Tilas’ Melayu Champa Sepekan di Vietnam
    6 Menguak Motif di Balik Tewasnya Pegawai BNN di Bogor
    7 PT RAPP Gelar Buka Bersama Para Stakeholder.
    PT RAPP Harus Memberi Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan
    8 Polantas Berikan E-Tilang
    Puluhan Kendaraan Terjaring Razia
    9 Sosok Rektor UIR periode 2017-2021
    Prof. Syafrinaldi, Pribadi Bersahaja yang Mengukir Banyak Prestasi
    10 Kampar Siap Dukung Bupati Siak Membangun Riau Lebih Maju
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opinion | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2017 www.tirastimes.com | LUGAS, TUNTAS..TAS..TAS, All Rights Reserved