www.tirastimes.com
Jum'at, 04 Desember 2020
 
Tulisan telah dibaca sebanyak: kali
ADVERTORIAL
Komisi II DPRD Meranti lakukan Konsultasi ke Dishub Provinsi Riau
Kamis, 12-11-2020 - 19:15:44 WIB
Foto: Suasana pertemuan Komisi II dengan Dishub Riau

TERKAIT:
 
  • Komisi II DPRD Meranti lakukan Konsultasi ke Dishub Provinsi Riau
  •  

    MERANTI - TIRASTIMES ||  Dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Kepulauan Meranti, Komisi II DPRD Meranti lakukan upaya konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jum'at (2/10/2020).

    Hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman SE, Pimpinan Komisi II Taufiek SM, dan Anggota Komisi II Dedi Yuhara, Basiran SE MM, Panduman Siregar SP dan Muhammad Syafii.

    Kedatangan Komisi II disambut oleh Kabid Angkutan Darat Indrasyarkowie dan Kepala UPT Wilayah 2 Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andre Kurniawan.


    Iskandar Budiman, membuka jalanya rapat menyampaikan bahwa kujungan mereka ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Kepulauan Meranti baik antar pulau maupun dari dan menuju Kepulauan Meranti.

    "Sebagaimana kita ketahui bahwa Meranti adalah kabupaten terdiri banyak banyak pulau. Tentunya hal ini membutuhkan sistem tata kelola perhubungan darat dan air yang baik, agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Untuk itu, kami di sini melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mendapatkan masukkan-masukan dan info program-program untuk Meranti sesuai lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau," kata Iskandar.



    Adapun sejumlah poin yang disampaikan Komisi II ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau diantaranya:
    Pertama, Komisi II meminta kejelasan tupoksi dan kewenangan dari Dishub Provinsi Riau di wilayah kabupaten. Kedua, meminta saran dan masukan bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar pelabuhan yang dikelola Pelindo di Meranti hasilnya juga bisa dijadikan sebagai masukan keuangan daerah. Ketiga, meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat menata kembali sistem kelola pungutan (biaya pas pelabuhan dan porter) di pelabuhan yang saat ini dirasakan masyarakat Meranti cukup memberatkan. Keempat, jika diperbolehkan Dishub dapat menambah pengoprasionalan armada dari dan menuju Kepulauan Meranti yang kini haya beroperasi satu armada setiap harinya.